• Document: 2005 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN
  • Size: 28.21 KB
  • Uploaded: 2019-06-14 04:32:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-03/MEN/I/2005 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu diatur mengenai Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; Memperhatikan- : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 2 Desember 2004; 2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 13 Desember 2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat triparti. 2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan tanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 3. Organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO). 4. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta. 5. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan. 6. Menten adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB II KEANGGOTAAN Bagian Pertama Jumlah Anggota Pasal 2 Anggota Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari : a. unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang; b. unsur serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 5 (lima) orang; c. unsur organisasi pengusaha sebanyak 5 (lima) orang;dan d. unsur perguruan tinggi dan pakar sebanyak 3 (tiga) orang. Bagian kedua Keterwakilan Masing-masing Unsur Pasal 3 Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dan unsur pemerintah (1) terdiri dari : a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3(tiga) orang; b. Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 1(satu) orang; c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1(satu) orang; d. Badan Pusat Statistik 1(satu) orang; e. Departemen Perindustrian 1 (orang); f. Departemen Perdagangan 1 (satu) orang; g. Departemen Pertanian 1(satu) orang; h. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 1(satu) orang. (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur organisasi pengusaha diwakili oleh APINDO. (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial. (4) Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur perguruan tinggi dan pakar terdiri dari : a. Akademis; b. Pakar Ekonomi. BAB III PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Unsur Pemerintah Pasal 4 Calon anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Departemen Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi, Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Menteri. Pasal 5 Permintaan nama calon anggota dari instansi seb

Recently converted files (publicly available):