• Document: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
  • Size: 516.14 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 00:45:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peranan Kepolisian Khusus dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, diperlukan Tanda Pengenal sebagai anggota Kepolisian Khusus baik berupa Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat memudahkan pengenalan secara fisik sebagai anggota Kepolisian Khusus dengan pegawai lainnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Penerbitan dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1962 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan terhadap Kepolisian Khusus; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kepolisian Khusus; MEMUTUSKAN ..... 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing- masing. 3. Anggota Polsus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu, pegawai organik/ tetap pada instansi dan/atau badan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing-masing. 4. Kartu Tanda Anggota Polsus yang selanjutnya disebut KTA Polsus adalah Kartu Tanda Pengenal sebagai anggota Polsus yang memuat identitas dan Pasfoto yang bersangkutan disertai Peraturan perundangan yang ditegakkannya. 5. Tanda Kewenangan Polsus adalah tanda yang digunakan oleh setiap anggota Polsus sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. 6. Seragam Polsus adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai peraturan yang berlaku di instansi/badan pemerintah/BUMN masing-masing. Pasal 2 Tujuan dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam tata cara penerbitan, perpanjangan serta penggunaan KTA Polsus dan Tanda Kewenangan Polsus. Pasal ..... 3 Pasal 3 Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. KTA Polsus, Tanda Kewenangan Polsus, dan seragam Polsus; b. tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus; c. tata cara penerbitan dan penggunaan Tanda Kewenangan Polsus. BAB II KTA POLSUS, TANDA KEWENANGAN POLSUS, DAN SERAGAM POLSUS Bagian kesatu KTA Polsus

Recently converted files (publicly available):