• Document: KEBIJAKAN BANGUNAN, PRASARANA & PERALATAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
  • Size: 778.33 KB
  • Uploaded: 2019-03-13 21:11:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KEBIJAKAN BANGUNAN, PRASARANA & PERALATAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PADA ACARA SEMINAR PERAN HOSPITAL ENGINEERING DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI Jakarta, 21 November 2013 dr. Deddy Tedjakusuma, SpKFR-K, MARS Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan KEBIJAKAN TERKAIT BANGUNAN PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 1 Th 1970 tentang Keselamatan kerja UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran PP No. 27 Th 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan Kebijakan lainnya ….  Permenkes 147 tahun 2010 tentang Perizinan RS  Permenkes 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi RS  Kepmenkes No. 876/Menkes/SK/VII/2001 tentang Pedoman teknis analisis dampak kesehatan lingkungan  Kepmenkes No. 1335/Menkes/SK/IX/2002 tentang Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Udara Ruangan RS  Kepmenkes No. 351/Menkes/SK/III/2003 tentang Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan  Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS  Kepmenkes No. 432/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di RS  dll UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan • Pasal 5 (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bemutu, dan terjangkau • Pasal 15 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. • Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau • Pasal 98 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit  Pasal 7 (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.  Pasal 8 tentang Lokasi  Pasal 9 tentang Bangunan  Pasal 11 tentang Prasarana  Pasal 16 tentang Peralatan  Pasal 17 Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit. PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan RS Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawatdarurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi,ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman,pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Permenkes No. 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Pasal 5 Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan: • a. Pelayanan; • b. Sumber Daya Manusia; • c. Peralatan; • d. Sarana dan Prasarana; dan • e. Administrasi dan Manajemen. Pasal 25 Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan: • a. Pelayanan; • b. Sumber Daya Manusia; • c. Peralatan; • d. Sarana dan Prasarana; dan • e. Administrasi dan Manajemen HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN UUD 1945 MPR UU 44 TH 2009 UU 36 TH 2009 DPR Peraturan pemerintah no. .... Tahun .... Tentang peraturan DPR & PERATURAN PEMERINTAH (PP) pelaksanaan undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit PRESIDEN 1. Peraturan presiden 2. Peraturan presiden no... 3. Peraturan presiden no... PERATURAN PRESIDEN Tahun... Tentang no... Tahun... Tentang Tahun... Tentang pengelolaan (PERPRES) fasilitas sarana prasarana

Recently converted files (publicly available):