• Document: RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
  • Size: 9.34 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 07:00:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA SALINAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR WALIKOTA SAMARINDA PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) serta Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA/KL) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga

Recently converted files (publicly available):